DPRD Solo Soroti Potensi Kekacauan Program Sekolah Rakyat SD, Minta Konsep Matang dari Kemensos

Sumber : radarsolo.com

SOLO, RADARSOLO.COM - Rencana pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) tingkat Sekolah Dasar (SD) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) tahun ini mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Solo. 

Ketua Komisi IV DPRD Solo, Sugeng Riyanto, menyatakan bahwa program tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan jika dipaksakan tanpa persiapan yang matang.Dalam keterangannya, Sugeng mengaku pihaknya belum menerima informasi resmi terkait mekanisme pelaksanaan program SR SD dari Kemensos maupun dinas teknis di daerah. 

Ia menilai, belum ada kejelasan mengenai rekrutmen siswa, penyusunan kurikulum, hingga dampak langsung terhadap sekolah dasar reguler yang telah beroperasi di Kota Solo.“SR SD ini justru belum ada konsepnya. Tapi katanya harus jalan tahun ini. Lha, terus siapa yang akan jadi siswanya? Sementara anak-anak usia SD itu sebagian besar sudah mendaftar ke SD negeri atau swasta,” kata Sugeng saat ditemui di Mapolresta Solo, Rabu (23/7/2025).Sugeng menjelaskan bahwa jika tidak disiapkan dengan matang, keberadaan SR SD bisa mengganggu sistem penerimaan siswa baru dan mendistorsi data peserta didik yang sudah terdaftar di sekolah reguler. 

Ia juga mempertanyakan bagaimana data siswa yang digunakan untuk SR, khususnya jika mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).“Kalau anak-anak yang akan masuk SR ternyata sudah terdaftar di SD negeri, lalu bagaimana? Dipindah begitu saja? Ini bisa mengacaukan sistem yang sudah berjalan,” ujarnya.Program Sekolah Rakyat diketahui mengusung konsep boarding school atau sekolah berasrama. Menurut Sugeng, pendekatan ini kurang tepat jika diterapkan pada anak-anak usia sekolah dasar, terutama kelas 1–3, yang masih sangat membutuhkan pendampingan dari orang tua.“Kalau SMA itu sudah mandiri, bisa saling bantu. Tapi kalau SD, apalagi kelas 1, mereka masih butuh perhatian ekstra, soal makan, kebersihan, emosi, tidur—semua butuh pendampingan,” jelasnya.Meskipun melontarkan kritik, Sugeng menegaskan bahwa DPRD Solo tidak menolak kehadiran program SR SD. Namun, ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasinya tidak mengganggu sistem pendidikan yang sudah ada.“Kami hanya ingin memastikan bahwa program apapun dari pusat bisa berjalan baik di daerah. Jadi perlu ada sinergi antara Kemensos, Disdik, dan DPRD,” katanya.Sugeng juga menyampaikan bahwa Komisi IV akan segera memanggil Dinas Pendidikan Kota Solo untuk membahas rencana pelaksanaan SR SD. DPRD berencana aktif memberi masukan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini.Tidak hanya soal peserta didik, Sugeng juga menyoroti kesiapan aspek teknis lainnya, seperti ketersediaan guru, kurikulum, fasilitas asrama, standar akreditasi, dan sistem pengawasan.“Bagaimana soal guru? Siapa yang akan mengajar? Apakah ada kekurangan? Terus bagaimana akreditasinya? Semua ini harus jelas sejak awal. Jangan sampai anak-anak Solo jadi korban eksperimen program yang belum siap,” tegasnya.

Sugeng berharap, jika program ini memang memiliki niat baik untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan, maka perlu dikawal dengan perencanaan yang matang dan transparan.“Kalau memang SR ini niatnya bagus, kami dukung. Tapi pelaksanaannya harus terukur, tidak grusa-grusu, dan tidak merugikan sistem pendidikan yang sudah ada,” pungkasnya.

Penulis : Intan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dimsum Mentai Chili Oil Narawi Jadi Favorit Baru di Tlogosari Semarang

FOMO yang sehat, anak muda kini ramaikan trend mendaki gunung

Bill Gates Uji Coba Vaksin TBC di Indonesia: Langkah Global Atasi Penyakit Ganas yang Terlupakan